KESBANGPOL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR MARTAPURA
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad menegaskan DPR bukan hanya sepakat melibatkan DPD dalam revisi Undang-Undang (UU) MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), namun fraksi-fraksi di DPR juga sepakat dengan DPD untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Jadi, pada Senin (1/12) nanti DPD sudah akan membahas revisi UU MD3 dan selanjutnya melakukan amendemen UUD 1945 baik terkait penguatan kewenangan DPD RI bersama fraksi-fraksi DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Seperti yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Maret 2013, maupun pasal-pasal lain yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini,” kata Farouk di Jakarta, Minggu (30/11).
Lebih lanjut Farouk menegaskan, kesepakatan untuk amendemen UUD 45 tersebut termasuk terkait dengan penguatan kewenangan DPD maupun yang lain, yang dinilai telah terjadi tumpang-tindih dan kekurangtepatan di konstitusi yang telah empat kali diamendemen tersebut.
Farouk menjelaskan, DPD RI akan terus berusaha menjalankan optimalisasi kewenangan yang telah ada sekarang ini sesuai dengan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) DPD RI, yaitu, legislasi, anggaran, pengawasan dan representasi serta diplomasi dengan negara-negara sahabat.
Menurut Farouk, hal itu tidak ada rekayasa DPD RI yang telah berhasil menghadirkan hampir separuh menteri Kabinet Kerja dalam rapat kerja (Raker) atau rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPD.
Kehadiran para menteri tersebut, tambahnya, sebagai wujud penghormatan terhadap keberadaan DPD yang sudah dijadwalkan sejak awal 2014 lalu.
“Tak ada rekayasa, DPD bisa menghadirkan para menteri Kabinet Kerja itu. Semua karena program yang sudah terjadwal, ” kata anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
