KESBANGPOL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR MARTAPURA
Ketua MPR RI Sidarto Danusubrata mengatakan Indonesia belum bisa disebut sebagai negara demokrasi seiring kondisi politik yang masih berantakan.
Dia memberi contoh banyaknya praktik money politic yang masih dilakukan para politisi atau pun partai di setiap Pemilu, khususnya pada Pileg tahun ini lebih mengemuka dibandingkan Pemilu tahun sebelumnya.
Politisi senior PDIP itu menuturkan, Indonesia bisa disebut sebagai negara demokrasi jika keadaan politiknya sudah rapi, salah satunya tidak adanya politik uang pada setiap kegiatan politik. Berbeda dengan demokrasi yang jadi di luar negeri seperti Eropa dan Amerika.
“Indonesia ini masih pada tahap demokrasi perkembangan,” paparnya pada diskusi Fenomena Konsultan Politik Dalam Industri Demokrasi di Warung Daun Jl. Cikini 26 Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014)
Dia memaklumi demokrasi belum sepenuhnya tercapai di Indonesia lantaran angka pendapatan per kapita masih rendah, juga angka pendidikan masyarakat tidak merata atau masih banyak lulusan SMP.
Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap praktik kedewasaan politik setiap masyarakat pemilih dalam Pemilu yang digelar.
“Berbeda dengan di Eropa, paling rendah angka kelulusan warga berada di tingkat SMA sehingga proses berpikir dan politiknya agak jauh dari praktik money politic,” paparnya.
