KESBANGPOL BANJAR: IJIN PENELITIAN MENJADI REKOMENDASI PENELITIAN

SAM_1591a SAM_1589aPara mahasiswa dan mahasiswi pada saat menjelang melakukan akhir perkuliahan mendapatkan tugas akhir berupa karya tulis ilmiah. Sebelumnya para mahasiswa akan menemui kesulitan dalam menentukan judul ataupun tema tulisan. Maka untuk mengatasi hal ini pihak lembaga pendidikan akan menugaskan mahasiswanya dengan study pendahuluan pada lembaga tertentu untuk mencoba mendapatkan data sekaligus mengkonsultasikan judul yang akan ditulis nantinya.

Perubahan penggunaan istilah tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Drs. Syahda Mariadi, M.Si sehubungan banyaknya permintaan/pengajuan surat ijin penelitian atau surat ijin study pendahuluan. Perubahan istilah ini sudah dimulai awal tahun 2015, sekaligus perubahan pengunaan format tata naskah.

SAM_1602aDiingatkan kepada semua lembaga pendidikan tinggi, setiap memberikan pengantar untuk mendapatkan proses rekomendasi hendaklah menujukan kepada Badan Kesbangpol Banjar. Hal dalam suratpun supaya tegas dan jelas, rekomendasi penelitian atau study pendahuluan atau lainnya.

Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Banjar. Dra. Fathul Djenah, menjelaskan, perubahan istilah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Rekomendasi Penelitian sendiri menurut Kabid. Ketahanan Ideologi dan Wawasan Daerah, Ibu Atul berdasarkan peraturan yang baru itu ialah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian. Dengan demikian pihaknya akan memproses setiap surat usulan yang diajukan oleh lembaga perguruan tinggi sesuai judul (proposal), lama penelitian, lokasi dan semuanya tanpa biaya.

Bu Atul juga merencanakan dalam anggaran perubahan nanti diusulkan untuk lebih memperbaiki mutu pelayanan rekomendasi penelitian dengan mempersingkat waktu. Oleh karenanya pihaknya akan membuat loket pelayanan khusus rekomendasi penelitian ini dan pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Berdasarkan laporan Kepala SubBidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Drs. Hasmani, MM menyatakan sampai akhir bulan April 2015 jumlah rekomendasi penelitian yang dikeluarkan Badan Kesbangpol Banjar sebanyak 305 pemohon.

Hasmani selaku Kepala Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara menjelaskan, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dan Surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 070/1143.DI tanggal 24 Maret 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Jadi berdasarkan hal tersebut di atas yang berwenang mengeluarkan ijin penelitian itu, magang, PKL, maupun Surat Ijin lainnya adalah Badana Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar atas nama Bupati Banjar. Hingga sampai bulan April 2015, Surat Ijin Rekomendasi Penelitian yang sudah dikeluarkan berjumlah 305 permohonan. (Kesbangpol).

Check Also

KESBANGPOL BANJAR GELAR FORUM DISKUSI ORMAS

Eksistensi Ormas di Indonesia dijamin oleh Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Ormas …