KESBANGPOL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR MARTAPURA
Koalisi partai politik (parpol) menuju pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) harus mengutamakan kepentingan bangsa. Koalisi diharapkan tidak bersifat transaksional.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Masyarakat Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia bertajuk “Koalisi Parpol atau Koalisi Rakyat, Mendorong Koalisi Platform dan Program, Bukan Hanya Kursi”, di Jakarta, Minggu (20/4).
“Kita perlu cegah koalisi yang tidak pertemuan visi dan misi. Parpol mesti pertimbangkan serius, koalisi jangan dibangun karena pertimbangan traksional,” kata Ray.
Dia menambahkan, parpol juga mesti menjauhi dikotomi Jawa dan non-Jawa dalam menentukan figur calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres). “Tradisi dikotomi Jawa dan non-Jawa harus ditinggalkan. Koalisi harus atas dasar visi, misi dan program yang sama. Harus ada kesatuan ide dan pandangan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, aktivis dari Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad mengkhawatirkan koalisi parpol lebih menonjol ketimbang koalisi rakyat. “Arahnya sekarang itu koalisi parpol yang buntutnya bagi-bagi kekuasaan kursi menteri maupun cawapres. Agenda substantifnya mulai hilang,” kata Chalid.
Sementara itu, hadir juga aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Pidana Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. Haris berpendapat, hasil pemilu legislatif (pileg) membuat tidak ada satupun parpol yang jumawa. Namun, hasil itu juga yang membuat parpol terjebak dalam matematika politik.
“Politik itu harusnya tidak bicara matematika atau hitungan-hitungan koalisi. Pembicaraan parpol mesti mengarah pada penyampaian program,” pungkasnya.
