Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pimpinan Partai Politik serta pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Camat se-kabupaten Banjar, belum lama tadi (23/12) di aula Barakat Pemda Banjar mengikuti penjelasan tentang Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dikemas dalam bentuk sosialisasi. Acara yang menghadirkan pemateri berasal dari akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura serta praktisi berasal dari Badan Pengawas Keuangan RI Banjarbaru. Sosialiasi dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Banjar Dr. Mada Teruna, Drs, M.Si atas nama Bupati Banjar.

   Kita semua bersama-sama menginginkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, tentu juga masyarakat ingin sistem pemerintahan yang ada saat ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan impian sekaligus harapan semua masyarakat, tidak terkecuali juga masyarakat kabupaten Banjar.
           Demikian antara lain pidato tertulis Penjabat Bupati Banjar, Dr. Rahmadi Kurdi, Ir, M.Si dibacakan Dr. Mada Teruna yang membuka kegiatan sosialiasi yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar. Lebih lanjut ia mengatakan, sosialisasi bukan hanya untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Banjar agar bisa berlangsung bersih, aman, terhindar dari masalah hukum. Juga sebagai strategis untuk menguatkan jalinan koordibasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah, DPRD, bersama pihak Kejaksaan, TNI dan Polri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
           Penguatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sudah menjadi salah satu isu yang sangat penting sejak reformasi 15 tahun lalu dan merupakan salah satu prioritas dan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Banjar.
           Akademisi dari fakultas Hukum Unlan, Prof. Dr. Hadin Mujad memperoleh kesempatan pertama. Kemudian moderator yang dipegang Dr. Mada Teruna, Drs, M.Si mempersilahkan Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, H. Slamat Siswanta, SH, MH. Dikemukakannya, bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seringkali disalah pahami bahkan disalahgunakan, padahal tata kelola pemerintahan yang baik tidak sebatas pada lembaga pemerintahan semata tetapi juga meliputi lembaga-lembaga masyarakat sipil .
           Good Governance esensinya adalah pemerintahan yang mengikutsertakan semua Lapisan masyarakat serta menjamin terlaksananya supremasi hukum, politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan didasarkan pada konsensus masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik .
           Pada sesi terakhir, tampil pemateri terakhir dari Badan Pengawas Keuangan RI Banjarbaru, Purwa Wiaryanta, SE,Ak,MM, CFIA dengan judul Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Sedangkan Prof, Dr. H. Hadin Muhjat dengan judul Ketahanan Bangsa dan Penegakan Hukum, dan pemateri Kepala Kejaksaan Martapura dengan judul Peran TP4. (Kesbangpol)
KESBANGPOL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR MARTAPURA